BB - Mateng., Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Arsal Aras, SE., M.Si., menegaskan komitmen luar biasa pemerintah daerahnya: menunda sementara pembangunan fisik demi menjamin kesejahteraan tenaga kontrak P3K, tidak hanya di Mamuju Tengah, tetapi seluruh Sulawesi Barat.
"Kami rela menunda pembangunan demi P3K. Ini bukan soal angka semata, ini soal kemanusiaan," tegas Bupati Arsal Aras dalam penyampaiannya.
Bupati mengungkapkan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memastikan gaji P3K dibayarkan hingga Desember 2026, meskipun harus menanggung beban besar. "Kalau gaji P3K saja enam bulan tertunda, dan kita punya dana 50 miliar, saya sendiri pun merasa sakit memikirkannya. Angkanya tidak main-main, dan ini persoalan kemanusiaan yang harus kita selesaikan," ujarnya.
Bupati menjelaskan, saat ini belanja pegawai di daerah sudah mencapai di atas 42%, jauh melampaui batas minimal 30% sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Jika aturan ini diterapkan ketat mulai 2027, beban keuangan daerah akan semakin berat bahkan bagi ASN sekalipun. Pemerintah daerah pun telah mengajukan surat ke pemerintah pusat untuk mencari solusi bersama, karena kondisi ini dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia.
931 tenaga P3K telah diperpanjang kontraknya tahun ini. 316 tenaga lainnya mendapat perpanjangan 2 tahun ke depan. Tahap kedua masih menyasar sekitar 99 orang. Perangkat desa yang telah mengabdi hingga usia pensiun 60 tahun pun mendapat perpanjangan masa bakti 2 tahun.
Bupati berharap, dengan jaminan keberlanjutan kerja, para pegawai dapat meningkatkan integritas dan kinerja. "Kami beri ruang, kami beri perhatian maka kami pun berharap kinerja yang terbaik untuk masyarakat," ucapnya.
Bupati juga menyampaikan kabar gembira penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa telah membuka akses perbankan dan kredit bagi perangkat desa bahkan ada yang memanfaatkannya untuk modal menikah. "Mereka bilang, 'Kami bisa nikah, bisa punya rumah.' Itu kebahagiaan yang tidak ternilai," ungkapnya.
Diakui Bupati, pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran luar biasa, puluhan miliar rupiah dipotong dari anggaran daerah, dan hingga saat ini pembangunan fisik dari APBD hampir dihentikan sementara, semua dialihkan untuk menjamin gaji, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
"Kami diuji di tahun-tahun pertama pemerintahan ini. Tapi kami tidak akan menyerah. Selama kami bisa menjamin kesejahteraan saudara-saudara kami, itu prioritas utama," tutup Bupati Arsal Aras.(*34)
