Tingkatkan Sinergi Lintas Sektor, DP3AP2KB Dorong Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tingkatkan Sinergi Lintas Sektor, DP3AP2KB Dorong Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

 

BB - Mateng., Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar kegiatan yang bertujuan memperkuat kerjasama lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

 

Sekretaris sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) DP3AP2KB, Lukman, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan. 

Kegiatan ini bukan sekadar inovasi, melainkan upaya nyata untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu komitmen bersama.

 

Dalam pertemuan yang berlangsung, dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan kecamatan, puskesmas, perguruan tinggi beserta mahasiswa, serta tokoh masyarakat. Kehadiran unsur lintas sektor ini menjadi kunci utama agar program dapat menjangkau hingga ke tingkat akar rumput.

 

Lukman menyampaikan harapannya: “Melalui kerjasama lintas sektor ini, kita berharap angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terus ditekan. Kita menyadari bahwa kasus ini masih cukup tinggi, sehingga dibutuhkan langkah nyata dan sinergi dari semua pihak untuk mengatasinya.”

 

Selanjutnya, seluruh peserta diimbau untuk kembali ke daerah masing-masing dan menyebarluaskan informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai cara mencegah serta menangani kasus kekerasan. 

Lebih lanjut. Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan, kesadaran masyarakat akan meningkat dan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak dapat terwujud.

 

Kabid DP3AP2kb Nur. Kegiatan ini ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif, serta harapan agar sinergi yang terjalin dapat terus berlanjut demi melindungi hak dan keselamatan perempuan serta anak.(*34)

Read More

Sosialisasi Persiapan Purna Bakti BKD Mateng Sapa 173 Calon Pensiun 2026–2028

Sosialisasi Persiapan Purna Bakti BKD Mateng Sapa 173 Calon Pensiun 2026–2028

 

BB - Mateng., Kepala BKD Mateng, Dr. Hasanuddin HW, S.Ag., M.Si., memimpin sosialisasi persiapan pensiun pagi ini. Ia mengajak peserta bersyukur atas kesehatan dan kesempatan berkumpul.

 

Kegiatan ini ditujukan bagi 173 pegawai yang akan memasuki masa purna bakti pada tahun 2026, 2027, dan 2028. Hasanuddin menjelaskan pentingnya persiapan matang, pemahaman hak dan kewajiban, serta peraturan terbaru sebelum berhenti bekerja.

 

Selain menjamin hak pegawai terpenuhi, tersedia pula program pendampingan agar peserta tetap produktif setelah pensiun. Sosialisasi ini diharapkan memberikan bekal jelas menghadapi babak baru kehidupan pasca pengabdian.(*34)

Read More

Sosialisasi Persiapan Pensiun ASN Mateng "Lengkapi Administrasi dan Rencanakan Keuangan"

Sosialisasi Persiapan Pensiun ASN Mateng "Lengkapi Administrasi dan Rencanakan Keuangan"

 

BB - Mateng., Sekretaris Daerah Kabupaten Mateng, Litha Febriani, S.E., M.S.E., membuka sosialisasi persiapan masa pensiun ASN yang juga menghadirkan layanan Bank Mandiri Taspen. Kegiatan ini bertujuan agar para pensiunan siap menghadapi masa tua dengan tenang dan sejahtera.

 

Hingga 2028, sebanyak 173 ASN Mateng akan memasuki masa pensiun; tahun ini ada 3 pejabat Eselon II dan 4 Eselon IIIA, dengan pejabat Eselon II terakhir yang pensiun adalah Kepala Dinas Kesehatan pada 2028.

 

Litha menekankan tiga hal utama "serahkan berkas pensiun paling lambat enam bulan sebelumnya, rencanakan keuangan dengan bijak, hindari utang konsumtif dan gunakan kredit hanya untuk usaha produktif, serta sampaikan informasi persiapan ini ke seluruh keluarga."

Lanjut Litha, Verifikasi penerimaan hak pensiun nantinya akan dilakukan secara ketat lewat aplikasi guna mencegah penyimpangan, dan Bank Mandiri Taspen siap mendukung kebutuhan keuangan calon pensiunan hingga dua tahun menjelang masa pensiun.(*34)

Read More

Data Bansos dan Kepesertaan BPJS Jadi Fokus Rapat DPRD Mamuju Tengah

Data Bansos dan Kepesertaan BPJS Jadi Fokus Rapat DPRD Mamuju Tengah

 

BB - Mateng., DPRD Kabupaten Mamuju Tengah bahas akurasi data penerima bantuan sosial serta capaian kepesertaan BPJS Kesehatan bersama Dinas Sosial, BPS, dan BPJS setempat.

 

Disepakati,  ASN, P3K, dan tenaga kerja pemerintah diarahkan masuk skema mandiri. Data yang dikirim pusat hanya mencakup warga yang sudah didata kepala desa; pendataan meliputi desil 1–4 dan bersifat dinamis, berubah tiap pengecekan lapangan. Hal ini pernah diluruskan bersama BPS saat dimintai keterangan DPRD Provinsi terkait angka pengangguran dan penghargaan gubernur.

 

Anggota Fraksi PKB Rizal soroti keluhan warga, ada yang berpenghasilan cukup masih terima PKH, sedangkan yang kurang mampu tidak dapat bantuan. Pengecekan ulang setiap 3 bulan diatur agar status desil kesejahteraan berubah sesuai kondisi nyata.

 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, Hj. Nirwanasari Aras T, SE., M.Si., jelaskan sistem graduasi PKH, tiap tahun minimal 12 kepala keluarga dinyatakan mampu dan dihentikan bantuannya, tetap didampingi Kemensos. Kendala utama: seringnya pergantian operator desa padahal sudah dilatih bersama BPS. Dewan minta aturan agar operator tidak sembarang diganti demi menjaga konsistensi data.

 

Fraksi Golkar lewat Ilham menilai sumber masalah ada pada input data di desa; usulkan pembinaan rutin langsung ke lokasi.

 

Dari data BPJS Kesehatan, peserta aktif tanggungan daerah 22.416 jiwa, mandiri aktif 11.306 jiwa, mandiri belum aktif 11.861 jiwa. Tingkat keaktifan 79,57% (sedikit di bawah standar 80%), kepesertaan 97% dari total penduduk 147.000 jiwa (mendekati standar 98,8%). UHC Berletas sempat berlaku hingga akhir 2025 lalu dicabut; UHC Prioritas baru didapat setelah usulan pusat disetujui dan MoU ditandatangani kembali.

 

Hasil rapat dicatat untuk ditindaklanjuti demi data akurat dan layanan jaminan kesehatan optimal.(*34)

Read More

Tingkatkan Kualitas Hidup 51 Warga Desa Tappilina Terima Bantuan Fasilitas Sanitasi dari Pemkab Mamuju Tengah

Tingkatkan Kualitas Hidup 51 Warga Desa Tappilina Terima Bantuan Fasilitas Sanitasi dari Pemkab Mamuju Tengah

BB - Mateng., Desa Tappilina Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, Sebanyak 51 warga Desa Tappilina kini memiliki akses fasilitas sanitasi dan jamban (WC) yang layak, setelah resmi menerima bantuan program dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Bantuan ini menjadikan Desa Tappilina sebagai salah satu desa yang mendapatkan perhatian khusus dalam upaya peningkatan sarana dasar masyarakat.

 

Kepala Desa Tappilina, Asrar, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas terealisasinya bantuan tersebut. Ia berharap fasilitas yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dijaga dengan baik oleh seluruh penerima manfaat, demi mendukung kesehatan dan kenyamanan keluarga masing-masing.

 

"Harapan kami, semoga bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hal ini sangat penting demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tappilina, khususnya bagi warga yang berkesempatan mendapatkan fasilitas sanitasi ini. Keberadaan WC yang layak adalah langkah awal menuju lingkungan hidup yang sehat dan bersih," ujar Asrar.

 

Lebih lanjut, Asrar menegaskan bahwa keberhasilan mendapatkan program ini merupakan bukti perhatian besar pemerintah kabupaten terhadap pembangunan desa. Ia mewakili segenap perangkat desa dan seluruh warga Desa Tappilina menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

 

"Di antara sekian banyak desa, kami bersyukur terpilih menjadi salah satu penerima bantuan ini. Sekali lagi, kami Pemerintah Desa Tappilina beserta seluruh masyarakat mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dukungan dan pembangunan seperti ini terus berlanjut demi kemajuan desa kita tercinta," tutup Asrar.(*34)

Read More

Kunjungi Lokasi Sementara Peralatan TVRI, Bupati Mamuju Tengah Pastikan Warga Bisa Nikmati Siaran Piala Dunia Secara Gratis

Kunjungi Lokasi Sementara Peralatan TVRI, Bupati Mamuju Tengah Pastikan Warga Bisa Nikmati Siaran Piala Dunia Secara Gratis

BB - Mateng., Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Arsal Aras, SE., M.Si., meninjau lokasi penempatan sementara peralatan siaran TVRI. Selasa (2/6/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Arsal Aras memastikan telah ada penambahan satu unit peralatan pendukung, sehingga jangkauan siaran TVRI di wilayah tersebut kini mencapai radius sekitar 20 kilometer. Cakupan tersebut meluas hingga ke kawasan pesisir, sehingga masyarakat di sepanjang wilayah tersebut dapat mengakses siaran dengan jelas.

Ia menjelaskan, saat ini tersedia empat saluran siaran TVRI berteknologi digital dengan peralatan yang modern dan canggih. "Kita bersyukur masyarakat di wilayah tengah bisa mendapatkan fasilitas peralatan yang berkualitas," ujarnya.

Meski saat ini penempatan masih bersifat sementara, masyarakat sudah dapat menikmati siaran Piala Dunia secara gratis mulai bulan ini. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga telah menyiapkan lahan di kawasan puncak untuk pembangunan stasiun pemancar tetap TVRI. Nantinya, fasilitas permanen tersebut akan memiliki jangkauan yang lebih luas hingga mencakup seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

Terkait ajang Piala Dunia, Bupati Arsal Aras mengunggulkan dua negara favoritnya: Korea Selatan dari kawasan Asia dan Prancis dari kawasan Eropa.(*34)

Read More

Sanitasi Prioritas Utama DPRD Sulbar dan Mamuju Tengah Tekankan Peran Semua Pihak

Sanitasi Prioritas Utama DPRD Sulbar dan Mamuju Tengah Tekankan Peran Semua Pihak

 

BB - Mateng., 2 Juni 2026. Peningkatan kualitas sanitasi dan pelayanan dasar masyarakat menjadi perhatian utama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi Sulawesi Barat. Mereka menegaskan pembangunan sektor ini bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan fondasi penting kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan warga.

 

Ketua DPRD Sulawesi Barat saat ini adalah Dr. Hj. Amalia Fitri Aras, S.E., M.M. Mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Mangunera dalam menjalankan program sanitasi sebagai langkah strategis memperbaiki lingkungan hidup. Ia menyoroti masih adanya warga yang belum mendapatkan akses fasilitas layak, kondisi yang berisiko memicu penyakit berbasis lingkungan dan menurunkan kualitas hidup. Peningkatan akses dinilai krusial untuk menekan angka kesakitan serta mendukung target pembangunan nasional.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Mamuju Tengah Hj. Nirmalasari Aras, S.H., menekankan hal serupa, khususnya bagi wilayah pedesaan. Menurutnya, fasilitas jamban dan tangki septik yang sehat adalah kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan pencegahan penyakit dan penurunan angka stunting. Ia mengapresiasi program bantuan pembangunan fasilitas sanitasi serta meminta seluruh pihak mengawal pelaksanaannya agar tepat sasaran dan bermutu.

 

Para pimpinan dewan sepakat keberhasilan program tidak hanya bergantung pada anggaran atau sarana, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Melalui fungsi penganggaran, pengawasan, dan regulasi, DPRD berkomitmen mendorong kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar warga.

 

"Mari bersatu menyukseskan dan merawat program ini, mengawasi transparansi pelaksanaan, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sanitasi adalah tanggung jawab bersama demi Sulawesi Barat yang lebih sehat dan sejahtera," pungkas mereka.(*34)

Read More