SAMSAT Berikan Layanan Terpadu untuk Kendaraan Bermotor di Unit Mamuju Tengah

SAMSAT Berikan Layanan Terpadu untuk Kendaraan Bermotor di Unit Mamuju Tengah
 
Kapala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Bapenda Sulawesi Barat. Junaedi, SE, MM
 
BB - Mateng., Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) hadir sebagai pusat pelayanan terpadu yang menyederhanakan berbagai proses terkait kendaraan bermotor bagi masyarakat di Unit Mamuju Tengah. Hal ini disampaikan sehubungan dengan peran SAMSAT yang mengintegrasikan layanan dari beberapa instansi terkait, mencakup registrasi kendaraan, pembayaran pajak, hingga pengelolaan sumbangan wajib untuk kecelakaan lalu lintas.
 
Menurut Kapala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat, Junaedi, SE, MM, SAMSAT dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam mengurus segala urusan terkait kendaraan bermotor kepada masyarakat.
 
Fungsi Utama SAMSAT untuk Masyarakat Unit Mamuju Tengah
 
SAMSAT menjalankan tiga fungsi utama yang saling terintegrasi dari instansi terkait sebagai berikut, Registrasi & Identifikasi (POLRI) Menyediakan layanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB/Plat Nomor). Pembayaran Pajak (Bapenda/Dispenda) Mengelola pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib (PT Jasa Raharja): Mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang berfungsi sebagai perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
 
Pembayaran SWDKLLJ wajib dilakukan setiap tahun bersamaan dengan proses perpanjangan STNK 
Berbagai Jenis Layanan SAMSAT yang Dapat Diakses, Untuk memastikan akses layanan yang merata di berbagai wilayah Unit Mamuju Tengah, SAMSAT menyediakan berbagai jenis layanan yang dapat dipilih masyarakat sesuai kebutuhan. (*34)
Share:

Penyerahan Secara Resmi Dokumen LKPJ Bupati Tahun 2025, Raperda Kelembagaan Dan Raperda Inisiatif Tentang Penetapan Desa

Penyerahan Secara Resmi Dokumen LKPJ Bupati Tahun 2025, Raperda Kelembagaan Dan Raperda Inisiatif Tentang Penetapan Desa
BB - Mateng., Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme penyelenggaraan negara, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wahana representasi suara dan kepentingan masyarakat.
 
Bupati Mamuju Tengah Dr. H. Arsal Aras, SE., M.Si. Dalam sambutannya  iya berpesan bahwa Paripurna ini bukan sekedar menjalankan agenda formal lembaga. Hari ini, kita sedang berbicara tentang tanggung jawab yang mendalam kepada rakyat, namun tetapi kita sekaligus menyusun kembali bagaimana cara  bekerja untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.
 
Pemerintah hadir untuk menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Laporan ini merupakan gambaran lengkap tentang apa yang telah kita kerjakan selama satu tahun terakhir.

Hadir dalam sidang paripurna dewan Wakil Ketua DPRD Mateng Hamka, Sulmi, dan Anggota DPRD, Sekda, Asisten III, Dan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah,
Lanjut Bupati Mamuju Tengah Dr. H. Arsal Aras, SE., M.Si. mulai dari capaian program dan kegiatan yang telah terwujud, hingga aspek-aspek yang belum berjalan maksimal. Laporan ini juga menjadi dasar bersama untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu kita perbaiki secara sinergis. Sambutnya
 
Secara teknis, penyusunan LKPJ ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019. LKPJ ini bukan sekadar bentuk pemenuhan kewajiban berdasarkan aturan. Ini adalah wujud komitmen kami bahwa setiap kebijakan yang diambil dan setiap rupiah anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada seluruh masyarakat. Tegasnya 
 
Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan, serta harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab dengan optimal. Justru di sinilah peran penting DPRD sebagai lembaga legislatif untuk memberikan masukan, kritik, saran, dan rekomendasi yang konstruktif, agar ke depan kita dapat bekerja lebih baik dan lebih fokus pada kepentingan rakyat. Harapnya
 
Bupati Mamuju Tengah Dr. H. Arsal Aras, SE., M.Si. bahwa pada kesempatan ini kami juga mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Daerah. Kita perlu menyadari kondisi aktual struktur organisasi pemerintah daerah saat ini – struktur yang masih tergolong "gemuk" dengan banyaknya unsur organisasi yang beroperasi. Dampaknya sangat nyata, pelayanan publik seringkali menjadi berbelit-belit, kewenangan antar unit terkadang tumpang tindih, proses pekerjaan berjalan lambat, dan pembangunan tidak dapat bergerak secepat yang diharapkan.
 
Di sisi lain, kapasitas anggaran yang kita miliki terbatas, bahkan terdapat beberapa unit organisasi perangkat daerah (OPD) yang alokasi anggaran belanja operasionalnya sangat minim – tidak cukup untuk menopang pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
 
Oleh karena itu, melalui Rancangan Peraturan Daerah ini, kami mengusulkan langkah-langkah reformasi kelembagaan, antara lain, Penggabungan empat OPD menjadi satu unit yang lebih terpadu dan efisien, Penggabungan tiga sub-unit urusan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah, Peningkatan tipologi empat OPD dari Tingkat Pelaksana Bantuan (TIPB) menjadi Tingkat Pelaksana Gabungan (TPGA) agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Tegasnya (*34)
Share:

Kepala Puskesmas Tepoyo Mewakili 11 Puskesmas di Kabupaten Mamuju Tengah Tidak Benar Ada Pemotongan Gaji P3K Paru-Waktu,

Kepala Puskesmas Tepoyo Mewakili 11 Puskesmas di Kabupaten Mamuju Tengah Tidak Benar Ada Pemotongan Gaji P3K Paru-Waktu,

BB - Mateng., Berdasarkan berita yang beredar di media sosial, Terkait Pemotongan Gaji P3K di 11 Puskesmas "tidak benar", 
Kapus Puskesmas Topoyo Yusri M, SKM, M.M.kes. Mewakili 11 Kapus di Mateng, Menurutnya sesuai dengan Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah kami tidak pernah memotong gaji tersebut kami hanya mampu membayar Rp250.000 per bulan untuk setiap satu tenaga kesehatan, dan sesuai transfer daerah yang kami terima.

Jika ada yang menyatakan ada pemotongan kami siap memberikan klarifikasi dan bukti yang kami terima.

Iya juga menambahkan dengan adanya pemberitaan saat ini, kami bersama 11 Puskesmas di Mamuju Tengah, siap memberikan klarifikasi kepada teman-teman Media, Kami siap menerimanya dan kami sangat menunggu kapan saja, jika ingin meminta keterangan dan kebenarannya, apa yang kami laksanakan sesuai dana yang kami terima melalui transfer daerah, tegasnya (*34)
Share:

Pemeliharaan Jalan Penghubung Dusun Sepanjang 1,7 KM Dusun Tanjung Lallere Desa Tumbu Tuntas 100 Persen

Pemeliharaan Jalan Penghubung Dusun Sepanjang 1,7 KM Dusun Tanjung Lallere Desa Tumbu Tuntas 100 Persen
BB - Mateng., Pemeliharaan jalan penghubung Dusun Sepanjang 1,7 KM Dusun Tanjung Lallere Desa Tumbu Topoyo Mamuju Tengah melalui Dinas PUPR menggunakan anggaran pemerintah daerah bertujuan meningkatkan konektivitas, aksesibilitas warga, dan memperlancar mobilitas ekonomi. 

Proyek ini mencakup perbaikan struktur Pemeliharaan Jalan untuk memastikan jalan lebih aman dan layak dilalui, sekaligus mendukung infrastruktur Desa. Program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sepanjang tahun 2026 di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Arsal Aras, SE., M.Si.,  terus dilakukan termasuk bidang infrastruktur baik jalan dan jembatan. 
Salah satu jalan yang telah diperbaiki tahun 2026 adalah Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo. Dinas Pekerjaan Umum, adalah Pemeliharaan jalan penghubung Dusun Lallere Dato, Sepanjang 1,7 KM 
Salah satu warga, Hasrat tokoh masyarakat dusun tanjung lallere mengatakan, sebelum Pemeliharaan jalan penghubung Dusun Lallere Dato, Sepanjang 1,7 KM jalan tersebut banyak yang berlubang dan membayahakan warga. Terlebih jika musim penghujan tiba, banyak lubang yang tertutup air. Ucapnya 

Namun, kondisi jalan yang memprihatinkan kini tidak ada lagi. Dengan adanya Pemeliharaan, warga tidak perlu khawatir lagi melewati jalur ke kantor desa ucapnya.

Dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah sudah mampu menjawab keluhan masyarakat di dusun kami.
Kepala Desa Tumbu Usman Jabi membenarkan kondisi jalan desa-nya yang telah diperbaiki Pemkab Mateng tersebut. 

"Alhamdulilah, jalan untuk menuju ke kantor Desa dan Ke kecamatan bahkan untuk ke Kabupaten sekarang sudah bagus, namun kami berharap agar seluruh masyarakat dusun Lallere, Dato agar sama-sama menjaga apa yang sudah ada walaupun saat ini masih Pemeliharaan, kita berharap kedepan setelah efisiensi anggaran bisah di tingkatkan menjadi cor beton harapnya 

Dengan adanya perbaikan jalan, Usman Jabi berharap masyarakat bisa menikmati perjalanan yang aman dan nyaman. (*34)
Share:

Kadis PUPR Mamuju Tengah Gelar Bukber di Rumah Pribadi

Kadis PUPR Mamuju Tengah Gelar Bukber di Rumah Pribadi
BB - Mateng., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju Tengah, menggelar buka puasa bersama di rumah pribadinya di Topoyo.
Kegiatan yang penuh nuansa kekeluargaan ini dihadiri oleh Mantan Kadis PUPR, Kadis DLH, dan Staf Dinas PUPR dan DLH lainnya.

Kepala Dinas PUPR Mateng, Ir. Usman.ST, M.M didampingi Istri Tercinta Juga Sekertaris DLH Mateng, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam buka puasa bersama di rumah kediaman mereka. 
Kata Kadis PUPR Mateng Ir. Usman. ST, M.M., Semoga suasana kebersamaan dan kekeluargaan yang begitu terasa ini, bisa menciptakan kebahagian yang penuh kehangatan dan kebersamaan antar  sesama Staf baik Dinas PUPR Maupun DLH, ucapnya kepada awak media.

“Insya Allah pelaksanaan Buka bersama ini menjadi momentum kebersamaan di Bulan Penuh Rahmat dan Ampunan. Ucapnya (*34)
Share:

Alhamdulillah, Total Dana Infaq Jamaah Haji Mamuju Tengah Capai Rp.203.400.000., Juta

Alhamdulillah, Total Dana Infaq Jamaah Haji Mamuju Tengah Capai Rp.203.400.000., Juta

BB - Mateng., BAZNAS Harus transparansi dana infaq haji 2026, ditengah keterbatasan termasuk infaq jemaah haji, menjadi sorotan penting di tengah dinamika anggaran haji 2026.

KPK menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh perputaran dana haji 2026 yang diperkirakan mencapai Rp.203.400.000., penggunaan Dana Infaq Bisa Dikembalikan untuk Kesejahteraan Jemaah.

Dana tersebut dapat dialokasikan kembali untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan jemaah haji, khususnya dalam situasi keterbatasan anggaran.

Infaq jemaah haji dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional yang tidak ditutup oleh komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler, seperti peningkatan fasilitas darurat, penyediaan konsumsi/pelayanan tambahan yang meningkatkan kenyamanan ibadah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Linsektor Kesra menargetkan efisiensi di tengah kebutuhan tambahan anggaran, Dana yang dihimpun harus dikelola secara transparan dan sesuai dengan ketentuan syariat serta peraturan perundang-undangan.

Untuk menjawab keraguan publik, BAZNAS didorong untuk memberikan laporan publik yang detail mengenai distribusi dana, termasuk infaq haji, agar tidak terjadi salah urus.

Sebagai kesimpulan, dana infaq jemaah haji di BAZNAS dapat digunakan untuk menunjang kesejahteraan jemaah melalui peningkatan layanan tambahan, asalkan dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariah. (*34)

Share:

Kadis PU Janji Penyaluran Air Bersih di Rumah tetap lancar di bulan Ramadhan

Kadis PU Janji Penyaluran Air Bersih di Rumah tetap lancar di bulan Ramadhan
BB - Mateng., Berdasarkan informasi terbaru sejak menjelang bulan suci Ramadhan 1447 H (2026 M), Kadis PU Ir. Usman, ST. M.M. Berkomitmen untuk memastikan penyaluran air bersih tetap lancar ke rumah-rumah warga.

Kata Usman, Poin penting terkait komitmen dan langkah-langkah yang diambil. Peningkatan Kesiapsiagaan, UPTD Air Bersih di Mamuju Tengah, telah meningkatkan kesiapsiagaan layanan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan air bersih selama Ramadhan, terutama saat jam sahur dan berbuka. Kata Kadis PU Pihak pengelola air bersih (UPTD/PDAM) mengakui adanya potensi gangguan pada sumber air maupun teknis distribusi, namun strategi antisipatif sudah disiapkan agar penyaluran air bersih di rumah tetap terjaga. Tegasnya 
Awalnya Di berbagai wilayah, perbaikan jaringan utama dan penguatan sistem distribusi telah dilakukan untuk meminimalisir kendala teknis yang menghambat aliran air. Pemerintah berfokus memastikan pasokan air bersih bagi seluruh pelanggan tetap aman dan stabil selama bulan puasa. Ucapnya (*34)
Share: