BB - Mateng., Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat evaluasi dan pemaparan kondisi siaga bencana kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) akibat dampak fenomena El Nino, di hadapan jajaran pimpinan daerah, Kapolres, perwakilan instansi, serta anggota Satuan Tugas Siaga Penanganan El Nino Kabupaten Mamuju Tengah.
Dalam pemaparannya, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPBD Mamuju Tengah, Sigit Dwi Hastono, menyampaikan bahwa wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sangat rentan terdampak anomali iklim global. Wilayah yang sebagian besar dikelilingi kawasan pertanian dan hutan tropis ini berulang kali mengalami dampak ekstrem El Nino sebagaimana terjadi pada tahun 2015, 2019, dan 2023.
"Pantauan terkini menunjukkan musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang, hingga bulan Januari tahun depan. Hal ini memicu meningkatnya titik panas yang berpotensi menjadi kebakaran hutan dan lahan," ujar Sigit Dwi Hastono.
Kekeringan yang terjadi menyebabkan curah hujan turun drastis di bawah batas normal dalam jangka panjang, berwujud dampak meteorologis (kurangnya curah hujan) dan agronomis (gagal panen). Hingga saat ini, tercatat 29 desa di seluruh kecamatan di Mamuju Tengah telah terdampak kekeringan. Sementara itu, pemantauan titik panas (hotspot) menunjukkan adanya 54 titik panas yang terdeteksi di berbagai wilayah, yang kemungkinan besar merupakan titik api aktif.
Wilayah dengan risiko kebakaran hutan dan lahan yang tinggi tersebar di seluruh penjuru kabupaten, mulai dari Karossa, Topoyo hingga Budong-Budong. Faktor pemicunya meliputi pemanasan global, suhu udara tinggi, kelembapan rendah, angin kencang, serta aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar dan kelalaian membuang puntung rokok.
Dampak yang ditimbulkan bersifat multisektor: meningkatnya kasus gangguan pernapasan (ISPA), penurunan hasil pertanian dan perkebunan sawit, kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta peningkatan emisi karbon.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah daerah telah menyiapkan regulasi dan status siaga bencana, serta telah menerbitkan surat instruksi Bupati kepada seluruh elemen masyarakat, badan usaha milik negara maupun swasta untuk meningkatkan kewaspadaan dan berpartisipasi aktif dalam meminimalisir risiko bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersinergi, karena penanganan bencana ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan butuh partisipasi seluruh lapisan masyarakat guna meringankan beban warga yang terdampak," tegasnya.(*34)
