BB - Mateng., Dr. H. Arsal Aras, SE., M.Si., Bupati Mamuju Tengah dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Dr. H Askary, Sos., M.Si., memastikan bahwa biaya pembayaran P3K guru, penuh waktu dan paru waktu, insya Allah tahun depan kita bayarkan semua.
Lanjut Bupati Mamuju Tengah ini adalah persoalan kemanusiaan. Setelah diskusi panjang bersama dengan tim pemerintah daerah, kami memutuskan bahwa tidak apa kita tidak membangun, yang terpenting adalah bagaimana guru P3K dan seluruh P3K yang ada di Mamuju Tengah tahun depan kita bayarkan full.
Walaupun tantangannya berdampak terhadap pemerintah, tapi kami sudah memikirkan bahkan beberapa daerah di Indonesia ini, P3K ada yang dirumahkan termasuk tahun ini kita ada pemotongan besar-besaran
Kata Bupati Bahkan tahun depan APBD kita itu berkurang 103 miliar.
Dengan angka yang kecil ini kita akan maksimalkan dan kita berupaya untuk terus berinovasi memperbaiki kualitas pendidikan kita.
Bukan berarti dengan kurangnya dana atau berkurangnya sumber pendapatan daerah yang menyebabkan akan terdampak terhadap proses pembelajaran yang ada di Mamuju Tengah.
Karena itu Pak Kadis harus memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di tahun 2026 itu berjalan sebagaimana mestinya.
Kemudian informasi yang terakhir yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan regulasi yang mengharuskan kita akan mengganti kepala sekolah yang memasuki usia dua priode. Menurut regulasi menurut aturan bahwa usia kepala sekolah yang delapan tahun
atau dua priode ini mesti harus diperbaharui, disegarkan kembali.
Dan itu terdampak kurang lebih 70 persen, SD dan SMP yang ada di Mamudu Tengah yang harus kita segarakan kembali. Ini konsekuensi yang kita ambil karena berdampak langsung terhadap kebijakan pembelajaran kita di tahun 2026 yang akan datang.
Kata Arsal Sistem kita terkunci, bahkan terganggu terhadap dana BOS. Terganggu dengan sistem yang lain, ketika kepala sekolah ini kita tidak segarkan.
Iya mengaku, ini memang berat.
Tetapi karena kesekuensi aturan, maka ini harus kita jalankan.
Karena itu kami menyampaikan mohon maaf atas nama pemerintah.
Kami menjalankan aturan ini, ucapnya (*34)
